Komisi II DPRD Sulteng Tinjau Gudang Bulog Lawanga Pastikan Ketersediaan Stok Beras Aman
Mediaex Poso — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kunjungan kerja ke Gudang Bulog Lawanga, Kabupaten Poso, pada Kamis (30/10/2025). Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan ketersediaan stok beras, kelancaran distribusi pangan, serta efektivitas program stabilisasi harga di wilayah Poso dan sekitarnya.
Rombongan Komisi II yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulteng, H. Ahmad Yasin, diterima langsung oleh Kepala Gudang Bulog Lawanga, Nabertus Patundung, bersama Asisten Manajer SCPP Bulog Poso, Mohammad Fitrah Ardianzah. Dalam pertemuan tersebut, pihak Bulog memaparkan kondisi terkini persediaan beras dan pelaksanaan program intervensi pasar yang digelar secara rutin di berbagai kecamatan.
Menurut Nabertus Patundung, stok beras di gudang Bulog Poso saat ini dalam keadaan aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat untuk beberapa bulan ke depan.
“Kondisi stok kita stabil. Saat ini cadangan beras pemerintah di Gudang Lawanga mencapai ribuan ton dan siap disalurkan sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Namun, meskipun stok aman, harga beras di pasar tradisional disebut masih relatif tinggi. Anggota Komisi II DPRD Sulteng, Dra. Marlelah, M.Si., menilai bahwa fluktuasi harga dipengaruhi oleh dinamika stok lama yang masih beredar di pasaran.
“Kadang stok di gudang banyak, tapi harga di pasar tetap mahal karena pedagang masih menjual beras dari pembelian lama dengan harga tinggi. Diperlukan percepatan distribusi stok baru agar harga bisa menurun,” jelas Marlelah.
Menanggapi hal tersebut, pihak Bulog menyatakan terus berupaya melakukan operasi pasar murah bekerja sama dengan pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Program pangan murah tersebut diharapkan dapat menekan harga beras sekaligus memperlancar perputaran stok agar kualitas beras tetap terjaga.
Selain memastikan ketersediaan beras, Komisi II juga meninjau fasilitas penyimpanan, sistem pengawasan stok, serta mekanisme penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat penerima manfaat. Legislator menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar distribusi bantuan tidak terhambat oleh faktor logistik maupun cuaca.
“Kami ingin memastikan kebijakan stabilisasi harga pangan berjalan efektif dan tepat sasaran. Bulog harus terus berkoordinasi dengan dinas terkait agar masyarakat, khususnya di wilayah pelosok, tidak kesulitan mendapatkan beras dengan harga wajar,” tegas Ahmad Yasin.
